Pengertian Pajak

Pengertian pajak di indonesia beserta fungsi dan kedudukannya

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat soemitro, SH

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang uang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (guru besar Hukum Pajak Univ. Amsterdam)
“Pajak adalah iuran negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP No. 28/2007 :
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Dari beberapa pengertian dari para ahli dan undang-undang di atas, ada beberapa kesamaan pandangan dari para ahli tersebut. Poin-poin yang tersurat dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan. Pajak adalah Iuran negar bisa berupa uang ataupun barang, bisa dipaksakan karena berdasarkan undang-undang serta pihak pembayar tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung. Pajak yang terkumpul untuk membiayai urusan kenegaraan demi kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP,

Ada lima unsur yang melekat dalam pengertian

pajak tersebut, yaitu:

  • Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
  • Sifatnya dapat dipaksakan;
  • Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
  • Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
  • Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyrakat umum.

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s