PAJAK WARTEG, KEBIJAKAN YANG MEMBEBANI RAKYAT

Belum lama ini Pemda DKI Jakarta membuat kebijakan baru tentang pajak restoran. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011 lalu dan sekaligus menggantikan Perda No. 8  Tahun 2008. Dengan Perda tersebut pemda DKI menargetkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, yaitu pajak restoran.

Langkah pemda DKI untuk merealisasikan peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran yaitu dengan memperluas objek pajak restoran melalui Perda di atas. Dalam penjelasan Perda Nomor 11 tahun 2011, disebutkan bahwa objek pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau catering, dan sejenisnya. Yang paling menggemparkan dari langkah pemda DKI adalah memasukkan warung tegal (warteg) sebagai salah satu objek pajak. Perda tersebut yang seharusnya dijalankan pada 2 Januari 2012 pun ditunda pelaksanaannya (Ingub No. 16 Tahun 2012) karena ada uji materi dari Koperasi Warung Tegal (Kowarteg) di Mahkamah Agung tentang omset minimal yang dikenakan pajak.

Selama lima tahun terakhir tren penerimaan pendapatan DKI dari sektor pajak daerah memang naik. Bahkan realisasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2011 melampaui target. Target awal yang ditetapkan Rp13,965 triliun dan realisasinya Rp14,821 triliun atau sekitar 106,13%. Untuk target penerimaan pajak tahun 2012 adalah Rp15,729 triliun termasuk potensi penerimaan dari pajak restoran yang dikenakan pada warteg.

Warteg yang akan dikenai pajak restoran adalah warteg yang beromset minimal Rp200 juta setahun atau Rp550 ribu per hari. Pajak yang dibebankan adalah 10% dari omset yang diperoleh. Dengan adanya pajak ini tentu akan sangat memberatkan bagi pemilik warteg, serta masyarakat yang selama ini menjadi pelanggan tetap warteg yaitu masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan data Kowarteg, jumlah warteg yang tersebar di Jakarta mencapai 35.000 unit. Dengan jumlah warteg yang beromset minimal Rp200 juta sekitar 20.000 unit potensi pajak dari warteg adalah 20.000 x 200 juta x 10% = Rp400 miliar per tahun. Jumlah ini sekitar 2,54% dari target pajak daerah DKI Jakarta. Jumlah ini masih terbilang sedikit daripada penerimaan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp2,65 triliun, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Beromotor (BBNKB) sebesar Rp4,45 triliun, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,58 triliun. Sementara itu penerimaan pajak dari pajak restoran sendiri mencapai Rp1 triliun. Jika potensi penerimaan pajak dari warteg dimasukkan maka penerimaan pajak dari pajak restoran mencapai Rp1,4 triliun.

Terlepas dari besarnya potensi penerimaan pajak dari warteg, selayaknya kita juga memikirkan dampak dari kebijakan tersebut yang bisa sangat luas. Yang merasakan dampak langsung dari kebijakan ini adalah masyarakat menengah ke bawah pada umumnya dan pemilik warteg pada khususnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa laba yang diperoleh warteg memang cukup besar yaitu sekitar 21,72 – 32,34%. Jika omset yang diterima sebesar Rp700.000 per hari dan asumsi dalam satu tahun ada 300 hari kerja maka omset per tahun mencapai Rp210.000.000. Sesuai dengan Perda No.11 tahun 2011 maka pajak yang ditanggung warteg adalah Rp21.000.000. Sementara itu laba rata-rata yang diperoleh sekitar 27,03% atau sebesar Rp56,76 juta, maka setelah adanya pajak laba yang diperoleh menjadi Rp35,76 juta. Perlu diperhatikan bahwa biasanya warteg menggunakan tenaga kerja dari keluarga sendiri yang terdiri dari 6 orang. Jadi pendapatan per orang setahun adalah 35,76 juta/6 yaitu sebesar Rp5,96 juta atau Rp496.000 per bulan atau dalam sehari hanya Rp16.500. Berdasarkan MDGs batas standar kemiskinan adalah 2 dolar AS perorang per hari. Jika kurs dolar Rp9.500 maka pendapatan pemilik warteg adalah 1,7 dolar AS per hari yang berarti masih dibawah standar kemiskinan.

Selain pemilik warteg, masyarakat yang setiap harinya bergantung ke warteg tentu akan merasa lebih terbebani dengan naiknya harga akibat pajak. Untuk memperoleh satu porsi makanan setiap orang mengeluarkan biaya sekitar Rp6.000 sampai Rp8.000 atau rata-rata Rp7.000. Dengan adanya pajak sebesar 10% maka beban yang harus dikeluarkan setiap orang menjadi Rp7.700, dengan kata lain ada tambahan pengeluaran sebesar Rp700. Jika diasumsikan dalam sehari setiap orang makan dua kali, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan yaitu Rp1.400 perorang per hari atau Rp42.000 per bulan. Seperti kita tahu bahwa pelanggan warteg sebagian besar dari kalangan informal, seperti pedagang asongan, supir, tukang ojek, dan buruh yang rata-rata penghasilannya Rp600.000 sampai Rp1.200.000 dengan rata-rata Rp900.000 per bulan, maka kenaikan sebesar Rp42.000 bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini relatif cukup besar (4,67%).

Dari penjelasan diatas tampak bahwa penerapan Perda Nomor 11 tahun 2011 yang diharapkan dapat meningkatkan PAD DKI Jakarta malah sepertinya menambah beban masyarakat Jakarta. Secara tidak langsung kebijakan yang dibuat pemda DKI Jakarta dapat disebut sebagai proses pemiskinan struktural secara sistematik. Jika ada sekitar 35.000 warteg dan diasumsikan setiap warteg dikunjungi 40 orang per hari, maka akan ada 1,4 juta orang yang mengalami proses pemiskinan struktural secara sistematik. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan sebesar 2,54% jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dikorbankan tidak begitu material.

Sebagai pembanding adalah kebijakan yang dibuat salah satu kota di jawa tengah untuk meningkatkan PAD dan mencapai target tersebut. Kebijakan yang diambil adalah dengan merevitalisasi pasar-pasar yang ada. Sebelum revitalisasi retribusi yang diterima dari sektor pasar sekitar Rp7,8 miliar, setelah revitalisasi retribusinya naik cukup signifikan yaitu sebesar Rp19,2 miliar atau 246,15% selama periode 5 tahun. Artinya ada kenaikan sebesar 49,23% setiap tahunnya. Kebijakan tersebut lebih bersifat merangsang produktivitas masyarakat sehingga secara otomatis penerimaan retribusi daerah naik tanpa membebani masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya mendukung rakyat. Jangan hanya demi citra baik kebijakan yang membebani rakyat dipaksakan untuk dilaksanakan, rakyat dikorbankan untuk mencapai target yang dicanangkan. Pemiskinan struktural secara sistematik demi mencapai target pendapat adalah bentuk lain dari penjajahan di era modern.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s